UKMPIB: Kekhawatiran Pemerintah dan Pemahaman Sempit Radikalisme

Foto: Ilustrasi Mahasiswa Radikal

Ideologi yang diragukan membuat mahasiswa terikat aturan.”

Berawal dari kegiatan forum rutin yang tertutup, sedikit demi sedikit seorang mahasiswa bernama Mawar (bukan nama sebenarnya) memasukkan pemahaman yang berbau radikal. Mulanya hanya mengubah cara berpikir, kemudian berlanjut pada perubahan sikap. Dalam diskusi itu, Mawar semakin gencar memupuk nilai-nilai radikal yang akhirnya mampu mengubah perilaku. Pemikiran radikal juga Mawar lalui dari jalan literasi, yaitu dengan dipinjamkannya buku-buku berbau radikalisme dengan tujuan mengubah sudut pandang serta gagasan.

Memang, sebenarnya apa itu radikalisme? Menurut Ahli Pancasila dan Politik, Asep Warlan Yusuf menjelaskan definisi radikalisme merupakan suatu cara berpikir yang mengakar dan fundamental, bukan hanya sekedar supervisial (berada di permukaan), dangkal, dan berjangka pendek. Namun pemerintah menyempitkan makna radikal dan menganggapnya sebagai cara berpikir ekstrem; anarkisme, terorisme, dan intoleransi. “Tetapi ini merupakan tafsir sepihak dari pemerintah,” ucap Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) tersebut.

Dalam penafsirannya, radikalisme menjadi faktor penentu sebuah ideologi berjalan. Dosen Unpar, Aldi Daniealdi mendefinisikan ideologi adalah hal yang terkait dengan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pandangan dunia. Ideologi, lanjut Aldi, merupakan hal mendasar yang menjadi acuan gerak bagi setiap individu untuk mencapai tujuan suatu kelompok sehingga tentunya ideologi ini akan selalu ada dalam pikiran semua individu.

Berbicara soal ideologi Pancasila, menurut Aldi suatu hal yang sangat sakral, seolah tidak bisa kita bantah dan kritisi – ideologi Pancasila hari ini seakan dibela dengan senjata. Ringannya sebutan ‘anti pancasila’ bagi yang berani mengkritisi pemaknaan dari Pancasila, tak pandang bulu jika berani membedah dalam menafsirkan Pancasila adalah ia yang dianggap sebagai musuh.

Perlunya mufasir Pancasila handal dalam menafsirkan ideologi pancasila untuk melantangkan makna dalam setiap butir-butir Pancasila. Di beberapa negara, ideologi kapitalis dan komunis masih terus digunakan karena ideologi tersebut bebas untuk dikritik, diperbaiki, ditambahi-dikurangi bahkan direvisi. Jika tidak begitu caranya, Pancasila malah menjadi tidak berwibawa, Pancasila ditakuti bukan dihayati sehingga ideologi-ideologi ini dapat terus berkembang.

Demi menghalau ideologi yang keluar dari Pancasila, pemerintah membatasi lewat Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 55 Tahun 2018. Aturan ini ditujukkan menghalau praktik para mahasiswa yang notabene berintelektual.

Meski begitu, Aldi menganggap aturan ini tidak efektif karena hanya akan berakhir dengan doktrinisasi. Jika seperti ini, masa Orde Baru akan kembali terulang. “Ideologi, bukanlah suatu hal yang bisa didoktrinisasi oleh pemerintah. Ideologi harus menjadi penghayatan setiap warga negara, harus menjadi cara berpikir dan bertindak bahkan menjadi cita-cita bersama,” ungkapnya lewat sambungan telepon.

Isi Pancasila itu baik, yang salah itu penafsiran Pancasila terus saja dimonopoli oleh pemerintah secara sepihak. “Ideologi harus bisa dicerna dan diterima oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangkitkan jiwa ideologi dengan mendiskusikan, mengkritisi, serta mendalami Ideologi (Pancasila) tersebut, hingga setiap individu dapat merasakan bahwa ideologi itu telah menjadi miliknya.”

Foto Dokumentasi BKKP Kemenristek Dikti. Peluncuran aturan Permendistek Dikti Nomor 55 Tahun 2018.

Pembentukkan UKMPIB

Kekhawatiran akan monopoli ideologi Pancasila, pemerintah ingin menyelaraskan Pancasila dengan kegiatan mahasiswa lewat Permenristekdikti No. 55 tahun 2018 yakni Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB). Selaras dengan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi”.

Pembentukkan itu berawal dari Kelompok Cipayung Plus yang mengharapkan pemerintah memberi peluang bagi organisasi ekstra kembali ke kampus. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Saddam Al Jihad menjelaskan, saat itu Menteri kebingungan menangkal radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ide Saddam ini disetujui dengan landasan untuk meningkatkan eksistensi organisasi ekstra. Namun, dengan syarat tidak ada pemisahan antara aktivis internal dan eksternal. UKMPIB ini dibentuk atas dukungan dan persetujuan dari Cipayung, tidak bisa lepas dari Cipayung Plus, karena jika ingin bergabung dengan UKMPIB mesti menjadi bagian dari organ ekstra terlebih dahulu.

Saddam juga menyarankan pencabutan SK Dikti Nomor 26/2002, agar Organ Ekstra yang tergabung dalam Cipayung plus dapat ambil bagian dalam mengelola pemikiran-pemikiran mahasiswa supaya dapat hidup kembali dan tidak terdoktrinisasi.

Dilansir dari bbc.com berdasarkan jajak pendapat tahun 2017, Wahid Foundation – yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan demokrasi – menyatakan hampir 60% peserta kegiatan kerohanian Islam (rohis) di institusi pendidikan ‘siap berjihad dengan jalan kekerasan’. Survei itu digelar atas sekitar 1.626 orang di acara perkemahan rohis yang diadakan Kementerian Agama, di Cibubur, Jakarta Timur, Mei 2017. Dalam pengumpulan data yang sama, 37% aktivis rohis mengaku sangat setuju dan 41% sisanya setuju pada wacana Indonesia menjadi negara Islam. Badan Intelijen Negara (BIN) menemukan sekitar ‘24% mahasiswa dan 23,3% pelajar menyatakan persetujuan mereka terhadap jihad dengan kekerasan’.

Berdasarkan hasil survey oleh beberapa sumber, di antaranya : Alvara, BIN, dan BNPT. Diketahui terdapat banyak gangguan yang mengusik keutuhan NKRI. Dikeluarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018, guna mengatasi permasalahan tersebut. Dalam aturan baru, Pemerintah mengimbau Perguruan Tinggi untuk melakukan pembinaan 4 konsensus dasar. Pernyataan tersebut di tuturkan oleh Didin Wahidin selaku Direktur Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Infografis Riset BIN Tahun 2017 (Raihan/SM)

Tambahnya, pembinaan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman pancasila kepada seluruh komponen Kampus. Terdapat berbagai metode untuk melaksanakan program ini, di antaranya melalui: kegiatan pokok, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, akan dimuat materi penghayatan ideologi Pancasila didalamnya. Didin mengatakan, untuk mendukung proses kegiatan tersebut, kampus diperbolehkan mendirikan ukm baru khusus pembinaan.

Metode pelaksanakan aturan ini berbentuk kegiatan pokok, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Seperti yang dipaparkan Didin melalui kegiatan pokok pembelajaran kewarganegaraan, dirasa mampu menumbuhkan pemahaman ideologi Pancasila. Selain itu, adapun kegiatan seminar bertemakan kebangsaan yang perlu dipahami oleh mahasiswa tersebut.

Didin menjelaskan, UKMPIB yang ia maksud berisikan mahasiswa yang aktif berorgan ekstra di kampus. Pemerintah menilai organ ekstra memiliki penghayatan dan pemahaman akan keberagaman yang mendalam, dibanding organ internal. “Kita pilih Organ ekstra, karena mereka lebih memahami keberagaman dan toleransi. Juga, agar Organ Ekstra berinteraksi dengan Organ Internal. Selama ini ada pembatas diantara mereka, padahal sama-sama mahasiswa,” jelasnya.

Seluk- beluk munculnya UKMPIB, murni berasal dari Pemerintah. Bukan dikarenakan adanya saran dari pihak lain. Selama ini Pemerintah memang selalu diresahkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikampus. Hingga dikeluarkanlah Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut. Ia juga menegaskan, bahwa UKMPIB tidak bersifat wajib. “Jika pada suatu perguruan tinggi terdapat organ ekstra, tentunya ukm tersebut dapat dibentuk. Jika tidak ada mahasiswa yang aktif di organ ekstra, ya tidak usah memaksakan,” ucap Didin.

Perihal sistem UKM PIB, kata Didin, Pemerintah tidak menetapkan standar tertentu. Karena struktur UKM berikut kegiatannya akan diatur oleh Perguruan Tinggi terkait. Selain itu, ia mengakui bahwa sosialisasi dari Pemerintah masih pasif dan format implementasi pun masih dibicarakan. Ia menjelaskan, Peraturan ini akan dirumuskan lebih komprehensif dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Perumusan akan terus dirancang, agar dalam implementasinya tidak muncul kesalah pahaman. “Untuk mencapai final (peluncuran aturan), masih belum bisa dilakukan. Kita masih dalam proses koordinasi dan sinkronisasi dengan Kemenkumham,” tutur Didin.

Adanya perbedaan antara SK Dikti No. 26 Tahun 2002 dengan aturan yang baru ini. Didin mengatakan, dalam aturan barupun formatnya serupa dengan yang lama. Organ Ekstra tetap tidak diperbolehkan ‘mengibarkan’ benderanya masing-masing. Organ Ekstra hanya diperbolehkan melakukan sharing dan melakukan pembinaan, dibawah nama UKMPIB. Dalam Pasal 3 Ayat 4, Pemerintah menegaskan pelarangan aktivitas berpolitik praktis. Aturan ini ditujukan untuk menjamin pemahaman nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana sebagaimana harusnya, dan tidak ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.

Saat ini, Universitas Mataram telah membentuk UKM PIB dan diketuai oleh anggota HMI. Sedangkan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) telah menyetujui pembentukkan UKMPIB. Oleh karena itu, Saddam rasa peraturan ini telah matang dan perguruan-perguruan tinggi pun telah memberi respon cukup positif.

Saddam rasa pemerintah tinggal melakukan tahapan akhir, yaitu melakukan sosialisasi dengan rektor se- Indonesia. Organ ekstra masih belum menyatukan framing antara mahasiswa dan rektorat karena kebijakan ini baru dilemparkan ke publik, dan masih menunggu respon dari publik dalam kurun waktu satu tahun. Saddam mengharapkan pertemuan dengan rektor segera dilaksanakan. Karena UKMPIB ini tidak wajib, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ‘dapat dibentuk’.

Asep Warlan menegaskan, pemerintah tidak boleh ikut campur dengan urusan ini, karena kampus mampu mengatasinya sendiri. Lanjutnya, di kampus terdapat bagian kemahasiswaan, yang secara khusus ditugasi untuk menangani hal-hal seperti ini. “Kampus lebih tahu, lebih mengenal mahasiswa-mahasiswanya dan apa yang dibutuhkan kampusnya. Pemerintah tidak usah ikut campur,” ucap Asep pada Sabtu (23/3).

Selain itu, Asep Warlan menilai, pemerintah terlalu khawatir akan munculnya radikalisme dikalangan intelektual muda dikampus. Seharusnya pemerintah menyerahkan urusan ini kepada kampus, jika bisa berilah pengarahan, pendampingan, dan anggaran yang mencukupi kepada kampus, agar kampus dapat mengelola dengan baik. Memang hal ini merupakan bentuk pendekatan pengamanan, tetapi tetap saja dirasa terlalu berlebihan. Pemerintah tidak boleh mengambil jalan keluar yang short cut dan reaktif.

Berlanjut