UKMPIB: Kekhawatiran Pemerintah dan Pemahaman Sempit Radikalisme (2)

UKMPIB: Kekhawatiran Pemerintah dan Pemahaman Sempit Radikalisme (2)

Foto Ilustrasi Kampanye Politik Praktis Mahasiswa

Memungkinkan Terjadi Politik Praktis

Asep Warlan menuturkan organisasi eksternal tidak boleh membawa sasaran politik yang kemudian akan menimbulkan politik praktis juga tidak boleh mempengaruhi mahasiswa dengan misi-misi politiknya.

Penting tidaknya kehadiran UKMPIB masih dirasa tidak jelas oleh sejumlah pihak. Mengapa demikian? Bagaimana tidak, Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Unisba Muhammad Syaiful Ramadhan mengungkapkan, UKMPIB ini tidak didasari sistem yang jelas oleh pemerintah. Dalam Permenristekdikti No.55 Tahun 2018, tidak ada pemaparan rinci perihal sistem UKMPIB dan ideologi Pancasila yang nantinnya akan mereka bina.

Syaiful berkomentar, UKM PIB ini masih rancu dan perlu diperjelas. Jika pembinaan dilakukan oleh orang yang belum memiliki pengetahuan akan ideologi, kata Syaiful, ditakutkan akan terjadi kekeliruan. “Ideologi itu adalah hal sulit, sekelas prajurit TNI saja masih membutuhkan pemahaman mendalam perihal ideologi, apalagi kita mahasiswa,” tegasnya saat ditemui di Markas Komando (Mako) Menwa Unisba, Jalan Tamansari No. 1 pada Sabtu (23/3).

Mahasiswi Fakultas Hukum 2017 Universitas Mataram (Unram), Novia Salfat Anggraini berpendapat jika hanya alasan ideologi, dirasa cukup dengan hanya pembekalan kewarganegaraan di dalam kelas. Karena menurutnya UKMPIB ini bisa jadi akan menimbulkan politik praktis, yang disebabkan adanya permainan kepentingan yang mungkin terjadi. “UKM PIB ini berlebihan, yah meski enggak menganggu mahasiswa, tetapi ditakutkan nanti ada permainan kepentingan dari pihak tertentu.”

Karena adanya kekhawatiran akan politisasi di kampus, Asep Warlan berpendapat bahwa kampus adalah tempat persemaian calon pemimpin dengan keintelektualan. Kampus bertugas untuk menggodok mahasiswa dengan tiga hal penting: intelektualitas, sikap (ideologis, social skill, leadership, pengetahuan, serta intelektual), dan keterampilan. Sedangkan, politisasi yaitu sebuah kegiatan yang bernuansa kepentingan politik praktis. Dalam politik ada lima pelaku yang paling menonjol, yaitu: tokoh politik, partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, dan alat komunikasi politik. Dalam hal ini, mahasiswa merupakan bagian dari golongan penekan atau pressure group.

Perihal organisasi eksternal mahasiswa, Asep Warlan menuturkan organisasi eksternal tidak boleh membawa sasaran politik yang kemudian akan menimbulkan politik praktis juga tidak boleh mempengaruhi mahasiswa dengan misi-misi politiknya. Namun melalui organ eksternal, mahasiswa boleh begabung dengan tujuan untuk menambah pengalaman mereka. “Peranan eksternal sudah cukup berada di luar, jangan dibawa ke dalam kampus. Dengan begitu, peranan kampus dan ekstra tidak akan bertabrakan atau tumpang tindih,” katanya.

Lanjutnya Asep Warlan memberi contoh, apabila ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan anggota organisasi eksternal, maka ada kemungkinan ketua BEM merekrut sesuai dengan background untuk menjadi bagian dari anggota BEM. Ia juga menegaskan hal itu dapat menyebabkan dominasi oleh OKP dibanding suasana akademik. “Dulu sempat terjadi hal seperti ini, misal HMI bersaing dengan GMNI,” tambahnya.

Menurut Asep Warlan terdapat tiga cara untuk mencegah organ ekstra memanfaatkan pembentukan UKMPIB. Pertama, mengatur regulasi. Kedua, lakukan pengawasan. Ketiga, menyadarkan mahasiswa ketika ada penyimpangan.

Saddam berkomentar perihal banyaknya pihak yang menyuarakan kekhawatiran UKMPIB. Ia menilai mahasiswa seharusnya jangan terlalu repot mengkhawatirkan UKMPIB ini. Pasalnya PIB ini belum dijalankan.

SK Dikti No. 26 Tahun 2002

Diizinkannya organ ekstra beraktivitas di dalam kampus memunculkan kekhawatiran akan praktik politik praktis ketika adanya Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) saat Orde Baru. Fenomena tersebut dibenarkan oleh Asep Warlan, namun saat ini gerakan depolitisasi menghilang lalu organisasi eksternal mulai muncul dan memperlihatkan eksistensinya dikampus.

Organisasi eksternal merupakan organisasi yang membawa misi, program dan strategi tersendiri. Gerakan depolitisasi yang menghilang tentunya memunculkan kekhawatiran. Seharusnya kampus diramaikan dengan suasana akademik yang kondusif, tetapi malah diwarnai dengan konflik antar organisasi eksternal. Asep Warlan merasa sebaiknya kegiatan eksternal dan akademik di kampus harus jelas. “Boleh aktif di HMI, Pemuda Hindu, atau yang lainnya, tetapi kegiatannya di luar saja,” ujarnya.

Berdasarkan penjelasan dari Asep Warlan, terjelaskan bahwa SK Dikti No. 26 Tahun 2002 bukanlah kebijakan yang mendadak. Semua bermula ketika munculnya konfrontasi militer pada rezim orde baru (1974). Hal ini memicu adanya SK No.028/U/1974 yang berisikan petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan kampus. Wewenang dari lembaga kemahasiswan terkesan dikebiri oleh kebijakan tersebut, karena aktivitas dalam kampus harus disetujui rektor terlebih dahulu.

Dikutip dari skripsi Edward Aria Jalu Taufan Putera, berjudul “Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru”, adanya peristiwa Malari menimbulkan ketidak nyamanan pemerintah terhadap pergerakan mahasiswa. Peraturan ini diramaikan dengan maraknya penangkapan para pemimpin aktivis mahasiswa oleh militer, yang dilanjut dengan pembekuan seluruh kegiatan dewan mahasiswa se- Indonesia. Tidak berhenti di situ, diikutip dari tempo.co pada tahun 1978 Mendikbud Daoed Joesoef secara resmi mengeluarkan SK No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Di dalamnya memuat kebijakan NKK/BKK yang menjadikan kampus kawasan steril dari aktivitas politik. Kebijakan itu direncanakannya jauh sebelum ia menjadi Menteri Pendidikan.

Setelah NKK/BKK selesai, organisasi eksternal yang sering kali aktif berpolitik mulai menunjukkan eksistensinya kembali. Mereka mulai melakukan pergerakan yang dinilai pemerintah ‘tidak seharusnya’. Dilanjut dengan keluarnya SK Dikti No. 26 Tahun 2002 yang melarang organ ekstra mendirikan sekretariat di kampus, dengan tujuan menjaga suasana akademik kampus tetap kondusif dan clear dari kepentingan politik.

Pandangan terhadap Permenristekdikti yang baru

Wakil Rektor III Unisba, Asep Ramdan Hidayat

Wakil Rektor III Unisba, Asep Ramdan Hidayat mengakui aturan tersebut tidak dibutuhkan bagi Unisba. Menurutnya pembinaan ideologi di Kampus Biru dirasa telah mencukupi. “Kita ‘kan sudah banyak pembinaannya, ada P3M, mentoring, dan lainnya,” tegasnya pada Rabu (13/3).

Senada dengan Asep Ramdan, Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Unisba Syaiful menolak adanya UKMPIB. Contohnya di Unisba terdapat bela negara bagi mahasiswa baru, dan di bela negara ini pun bukan hanya melibatkan fisik, tetapi juga terdapat pemberian materi yang berkaitan dengan hal-hal kenegaraan. Selain bela negara, bisa juga cukup dengan diadakan seminar-seminar perihal kenegaraan.

Terkait adanya UKM PIB ini, LKM Menwa berencana mengadakan diskusi dengan Lembaga Kegiatan Mahasiswa (LKM) di Unisba. Hingga saat ini, menurut Syaiful, Menwa masih belum melakukan tindakan. “Karena peran Menwa di kampus ‘kan harus mengayomi masyarakat kampus. Oleh karena itu, Menwa tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan.”

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisba Luthfi memiliki pendapatan lain. Ia menerima adanya UKMPIB, dengan catatan organisasi eksternal harus mempersiapkan dengan matang. Di samping itu tuturnya organisasi eksternal harus membaur dengan organisasi internal agar dapat menunjang kebutuhan dari mahasiswa. Untuk itu UKMPIB nantinya tidak menimbulkan polemik  setelah berjalan.

Apabila UKM PIB ini dilakukan, kata Luthfi, pihak BEMU akan tetap melaksanakannya sesuai dengan amanah yang diberikan. Namun, ia rasa UKMPIB ini tidak dibutuhkan karena di Unisba sudah terdapat Satuan Mahasiswa (Satma) Pemuda Pancasila (PP) yang menganut dan menjalankan ideologi Pancasila.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menyetujui dengan adanya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 serta pembentukan UKMPIB. Ia menegaskan bahwa pembentukan UKMPIB ini bersifat positif serta terkandung nilai-nilai yang baik di dalamnya. Cecep berpendapat, kebijakan ini akan berjalan dengan baik selama organ ekstra dan organ internal bisa saling menjaga dengan berbagi perannya masing-masing. Selain itu, ia juga menginginkan mahasiswa untuk tidak  mengkhawatirkan apa yang tidak seharusnya. “Kan dalam pasal 3 jelas dikatakan bahwa UKMPIB ini bersifat tidak wajib, dan disebutkan jika organ ekstra tidak boleh berpolitik praktis. Jadi apa yang mengkhawatirkan?,” ujarnya saat ditemui di UPI Bandung, pada Minggu (17/3).

Selain itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi, juga mengaku tidak mendukung ataupun menolak peraturan ini. Namun ia harap, akan ada penyesuaian dalam pelaksanaan peraturan ini. Diharapkan nantinya pemerintah dapat mengoptimalkan organ ekstra untuk lebih aktif di kampus dan harus dikawal pemerintah dengan baik. Jangan sampai ada pihak yang menyalah gunakan,” tutur Irfan pada Kamis (14/3).

Aturan ini juga didukung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Korneles Jacob Galanjinjinay. Selama tidak ada politik praktis menurut ia peraturan ini bertujuan baik.

Ketua PB HMI Saddam Al-Jihad berkomentar bahwa kebijakan ini dibutuhkan oleh pemuda masa kini. Saddam menilai berkurangnya pemahaman mahasiswa indonesia terhadap ideologi bangsa tidak lebih baik dari Jepang. “Percuma ada era industri 4.0 juga. Percuma ada teknologi canggih. Pemuda Indonesianya aja tidak memahami nilai-nilai kebangsaan. Gimana mau bikin negara ini maju?” ujar Saddam pada Minggu (17/3).

Ketua Umum UKMPIB Universitas Mataram, Risky Febrian menyatakan bahwa UKMPIB Unram dibentuk berdasarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018. Menanggapi peraturan tersebut, Warek III Universitas Mataram kemudian mencetuskan adanya UKM PIB. Pembentukan UKM hanya melibatkan organ ekstra, dimana para pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di kampus melakukan rapat. Saat ditanyakan oleh Suara Mahasiswa, perihal sistem dari UKMPIB, ia enggan menjelaskan kemudian langsung memblokir kontak Whatsapp.

Radikalisme sering kali disalahartikan sebagai anarkisme, terorisme, dan intoleransi padahal makna tersebut ialah tafsir sepihak pemerintah. Padahal radikalisme menjadi faktor penentu sebuah ideologi berjalan yang menjadi acuan gerak bagi setiap individu untuk mencapai tujuan. Apalagi berkaitan dengan kaum intelektual – mahasiswa. Mahasiswa adalah tombak dalam sebuah kemajuan bangsa, meski kerap ada upaya pembungkaman terhadap mereka karena pemikiran radikalnya.

Pemerintah kemudian membuat aturan semacam Permenristekdikti No. 55 tahun 2018 untuk menghadang pemikiran radikal mahasiswa. Tentu aturan ini menimbulkan pro dan kontra. Terlepas dari itu, tentu Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali terkait pengambilan kebijakan ini, karena kekhawatiran akan pemahaman radikal yang terlalu sempit. Mahasiswa juga tidak perlu terburu-buru dalam mengambil langkah perihal peraturan ini, karena pada dasarnya kebijakan yang ada akan dikembalikan pada kampus masing-masing.

Infografis UKMPIB (Raihan/SM)

Reporter: Shella Mellinia Salsabila,Raihan Rachmansyah, Laily Kurniawati, Eriza Reziana.

Redaktur: Febrian Hafizh Muchtamar & Ifsani Fahrez.